Dirjen Dukcapil Kemendagri Sosialisasi Kelembagaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Ponorogo

  • -

Dirjen Dukcapil Kemendagri Sosialisasi Kelembagaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Ponorogo

Category : Bidang Kependudukan

mouSosialisasi Kelembagaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang dihadiri sekitar 300 orang diikuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jawa Timur serta SKPD/Instansi Terkait di 7 Kabupaten/Kota” sebagai narasumber yaitu Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. DR. Zudan Arif Fakrullah, SH.MH yang dilaksanakan di Gedung Sasana Praja Kabupaten Ponorogo .

Hadir dalam kegiatan tersebut  antara lain Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Prof. DR. Zudan Arif Fakrullah, SH.MM, Bupati Ponorogo Drs H. Ipong Muchlissoni, Wakil Bupati Ponorogo Drs H Soedjarno, MM, Dandim 0802/Ponorogo diwakili Pasi Pers Kapten Cku Iskandar, Wakapolres Ponorogo Kompol Saswito, SH., Kajari Ponorogo diwakili Kasi Intelijen Iwan Winarso, SH.MHum, Perwakilan Kedinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Pejabat SKPD Kab Ponorogo, Camat se Kab Ponorogo,  Kepala UPT Dukcapil se Kecamatan Kab. Ponorogo, Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo Drs Sulthon, MM,  Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo, Perwakilan Anggota KPU Kab. Ponorogo dan Perwakilan Dinas Kesehatan Kab Ponorogo.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo Ir. Endang Retno Wulandari, MM dalam sambutannya mengatakan, Sesuai amanat Undang Undang Administrasi Kependudukan No 23 Tahun 2006 dan Undang undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU no 23 Tahun 2006 bahwa masih adanya perbedaan Adsministrasi Kependudukan antara aparat Pemerintah Daerah dengan pusat sehingga dapat menghambat kepengurusan dokumen kependudukan yang diharapkan bisa secara cepat, akurat, lengkap, dan muhtakhir. Maka dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan ada kesepakatan dan kesepahaman dalam memberikan Dokumen kependudukan.

Selesai sambutan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dilaksanakan Penandatanganan MOU Bupati Ponorogo dengan Unmuh Ponorogo dan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Bupati Ponorogo Drs. H. Ipong Muchlissoni yang berkesempatan membuka acara sosialisasi tersebut mengatakan, bahwa Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang menjadikan Kabupaten Ponorogo menjadi penyelenggara dalam pembahasan tentang adsministrasi dan dokumen kependudukan sehingga membuat motifasi kami untuk bekerja lebih baik lagi supaya pelayanan dokumen kependudukan kemasyaraIMG_4231kat lebih baik dan meningkat. Dengan adanya MOU antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Kantor Kementerian Agama Ponorogo ini sebagai salah satu point dalam membantu kinerja Pemerintah untuk pelaksanaan pelayanan Dokumen Kependudukan dan pemanfaatan data yang di butuhkan oleh masyarakat Ponorogo

“Kami sampaikan kepada Bapak Dirjen, bahwa Kabupaten Ponorogo juga telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk cek golongan darah secara gratis bagi anak sekolah. Hal ini sangatlah penting karena saat ini 90% penduduk Ponorogo masih adanya elemen golongan darah yang tidak terisi, ” terangnya kepada Dirjend Dukcapil Kemendagri.

Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Adsministrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil yang di sampaikan oleh Prof. DR. Zudan Arif Fakrullah, SH.MH. menyampaikan bahwa Adsministrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertipan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil. Pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan peIMG_4266mbangunan lainnya sesuai UU No. 23/2006 Pasal 1. Dalam hal ini  Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru Adminduk antara lain Pergeseran dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif, Perubahan asas peristiwa menjadi asas domoisili, KTP el berlaku seumur hidup (Sepanjang tidak ada perubahan elemen data), Pelayanan adminduk tidak boleh di pungut biaya/gratis. Pejabat Dukcapil diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri, Data kependudukan untuk keperluan pembangunan dan pemerintah menggunakan data Kemendagri, Rekam dan cetak KTP el diluar domisili, Percepatan peningkatan cakupan Akta Kelahiran, Setiap makam memiliki buku pokok pemakaman,  Pengurusan KTPel dan Akta Kelahiran tanpa pengantar RT,RW,Kelurahan/Desa dan Kartu identitas penduduk untuk semua usia.

Sedangkan Unsur berdirinya Negara meliputi Penduduk, Wilayah, Pemerintah danPengakuan Negara lain. Adapun tugas Negara antara lain Sesuai UU dan Nawa Cita adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat dan lengkap dan gratis. Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

Beliau yang sering disapa Prof. Zudan mengatakan ” Ditingkat Nasional sudah ada 82 lembaga yang sudah menggunakan data Kependudukan namun ditingkat daerah masih banyak yang belum dimanfaatkan. Harapanya kedepan setiap peristiwa yang dialami penduduk terintegrasi dengan database kependudukan sehingga dengan pemanfaatan NIK (Nomor Induk Kependudukan) maka semua informasi penduduk dapat diketahui dan di manfaatkan oleh lembaga/Satker lainnya”   

Be Sociable, Share!

POLLING LAYANAN

Selamat Datang Di Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo. Silakan pilih  polling kepuasan layanan

"Salam 20 Menit"

Puaskah anda terhadap layanan Salam 20 menit untuk akta kelahiran dan akta kematian ?