Author Archives: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

Pertanyaan yang Sering Muncul Terkait Registrasi Kartu Prabayar

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai memberlakukan kewajiban registrasi bagi pelanggan kartu prabayar semua operator seluler, baik pelanggan baru atau yang sudah menggunakan kartu lama.

Operator seluler diberi hak akses terhadap data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk memberi kejelasan kepada masyarakat terkait registrasi tersebut, berikut beberapa pertanyaan yang sering muncul beserta jawabannya.

Apa dasar hukumnya?

Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data kependudukan yang digunakan  untuk  semua  keperluan  adalah  data kependudukan dari  Kementerian  Dalam Negeri.

Data kependudukan tersebut antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan  hukum  dan  pencegahan kriminal.

Secara teknis, pengaturan registrasi kartu prabayar diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Bagaimana caranya?

Registrasi bisa dilakukan sendiri dengan mengirim SMS ke nomor 4444. Formatnya registrasi baru pelanggan Telkomsel caranya ketik REG<spasi>NIK#Nomor KK#, sedang pelanggan lama formatnya ULANG<spasi>NIK#Nomor KK#.

Ada sedikit perbedaan masing-masing operator seluler terkait format ini. Silakan kunjungi website resmi operator masing-masing.

Registrasi juga bisa dilakukan secara online melalui website atau mendatangi gerai resmi operator seluler.

Apa manfaat dan tujuannya?

Sebagai upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan, terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen melindungi konsumen dan untuk kepentingan nasional menuju single identity number (SIN).

Kapan waktunya? 

Registrasi prabayar mulai berlaku 31 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018.

Apa sanksinya jika tidak registrasi?

Pelanggan lama nomornya akan diblokir secara bertahap, sementara untuk kartu prabayar baru nomornya tidak akan bisa digunakan (tidak aktif).

Jika belum punya KTP-el bagaimana?

Registrasi kartu prabayar hanya memerlukan NIK dan nomor KK. Jika tidak atau belum memiliki KTP-el maka bisa menggunakan NIK dan nomor KK yang tertera di KK, karena setiap orang sejak lahir sudah memiliki nomor NIK.

Apakah data pelanggan aman?

Setiap lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan harus melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, termasuk operator seluler. Dalam perjanjian kerjasama sudah diatur ruang lingkup kerjasama serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama terkait jaminan keamanan dan kerahasiaan data penduduk.

Apakah registrasi pakai nama ibu kandung?

Nama ibu kandung tidak disertakan saat registrasi kartu prabayar, karena nama ibu kandung merupakan salah satu data rahasia penduduk. Registrasi hanya mensinkronkan antara NIK dan nomor KK.

Kenapa harus kirim SMS ke nomor 4444?

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menetapkan nomor 4444 sebagai nomor khusus untuk semua operator.

Demikian semoga bermanfaat.

 

SUMBER :Dukcapil Kemendagri


Dukcapil buka layanan cetak KTPel “teko langsung cetak”

Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. ponorogo telah memulai pencetakan KTPel bagi penduduk yang hilang/rusak dan penggantian suket (Surat Keterangan) Menurut Ir. Endang Retno Wulandari, MM selaku Kadin Dukcapil Kab. Ponorogo bahwa proses pencetakan KTPel saat ini adalah tindak lanjut dari surat Edaran Ditjen Dukcapil Kemendagri nomor 471.13/11659/Dukcapil tanggal 26 September 2017 tentang Pencetakan KTPel yang sebelumnya hanya di prioritaskan untuk PRR (Print Ready Record) dan belum pernah melakukan pencetakan KTPel tetapi dengan adanya Surat Edaran tersebut penduduk dapat melakukan pencetakan dengan memperhatikan beberapa hal :

  1. Pelayanan cetak KTPel untuk pemula, perubahan data, penduduk datang dan KTPel rusak ataupun hilang.
  2. Untuk KTPel yang habis masa waktu tetap berlaku seumur hidup, tidak dapat dicetak perpanjangan, dan masih tetap berlaku.
  3. KTPel yg merubah karena pemekaran RT RW untuk sementara belum dapat dilayani.

Sistem Pencetakan KTPel penduduk dapat melakukan dengan 2 cara :

  1. Dengan TLC “Teko Langsung Cetak” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo jalan Aloon-aloon Utara Nomor 08 Ponorogo
  2. Melalui UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan sesuai domisili penduduk.

Bu Retno disapa begitu menambahkan “bagi penduduk yang tidak dapat pencetakan KTPel hal ini dikarenakan NIK atau data penduduk  masih dalam proses penunggalan di server Ditjen Dukcapil Kemendagri. Untuk itu silakan meninggalkan nomor handphone ke petugas kami atau sms/hotline atau sosmed media kami agar nantinya ketika status sudah siap, Dukcapil Ponorogo yang akan menghubungi penduduk”.

 

TATACARA DAN MEKANISME : DOWNLOAD


Penguatan Regristrasi Pencatatan Pelaporan Administrasi Kependudukan & Percepatan Pemanfaatan Data

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo, menggelar Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dengan Tema “Penguatan Regristrasi Pencatatan Pelaporan Administrasi Kependudukan dan Percepatan Pemanfaatan Data Bagi Instansi Pemerintah dan Swasta Dalam Pelayanan Publik di Hotel Amaris Ponorogo dengan Undangan Kepala OPD/Satker, Camat, Lembaga lintas sektor lainya, Selasa (22/08).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo, Ir Endang Retno Wulandari.MM saat ditemui di sela-sela acara mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan  dalam rangka memberikan informasi tentang pentingnya data kependudukan yang dimulai dari titik awal data adalah pendaftaran penduduk, serta saat ini data kependudukan sudah bagus dengan berbasis NIK Tunggal Nasional dapat dimanfaatkan oleh OPD/satker lain, lembaga perbankan, serta lembaga swasta lainnya

Sementara itu, Bupati Ponorogo yang diwakili oleh asisten II Drs. Najib Susilo, MM dalam sambutannya mengatakan, masalah kependudukan merupakan hal yang krusial, untuk itu perlu adanya keseriusan dari pemerintah.

“Perencanaan pembangunan memerlukan data kependudukan, sebab dapat menjadi bahan perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan’’ tambahnya.

Tambanya beliau menegaskan, Dinas Dukcapil adalah satu-satunya sumber data kependudukan, untuk itu perlu ada kerjasama antara Dinas Dukcapil dengan Lembaga dan Instansi lainnya dalam pemanfaatan kependudukan.

“Dukcapil harus selalu siap dalam menyajikan data kependudukan yang dibutuhkan,’’

Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Direktur Pendaftaran Penduduk Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM dan K.Subid Layanan Administrasi data kependudukan Christina L Sudarijati, SH, M.Si dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Jakarta.

Dalam kesempatan sosialisasi itu juga dilakukan penandatanganan MOU dengan Pihak Rumah Sakit Daerah Ponorogo dan Dinas Pendidikan Kab Ponorogo.

 


NGOBAR bersama Warga Bangunrejo Sampung

Masih adanya penduduk yang belum perekaman dan untuk meningkatkan cakupan  Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 s/d 18 Tahun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo menyelenggarakan NGOBAR “NGOBROL BARENG” bersama masyarakat Desa bangunrejo, Sampung yang dilaksanakan di Balai Desa Bangunrejo Kecamatan Sampung. (14/08/2017)

Hal ini diungkapkan Kadin Dukcapil Ir. Endang Retno Wulandari. MM ” Dukcapil Ponorogo ingin lebih dekat dengan masyarakat dalam memberikan informasi kemajuan terkait layanan Administrasi Kependudukan dan ingin mendengar langsung apa yang menjadi permasalahan penduduk dalam kepengurusan Administrasi Kependudukan”. Sosialisasi Administrasi Kependudukan di tahun tahun sebelumnya dilakukan melalui Kecamatan dengan peserta Aparat Desa akan tetapi kali ini Dukcapil mengundang tokoh masyarakat langsung, RT, BPD, PKK, Kepala Desa dan jajarannya tambahnya. Untuk Desa Bangunrejo diketahui bahwa masih ada penduduk yang belum Perekaman KTPel  165  ORANG dan 181 Anak belum punya Akta kelahiran.

Beliau menambahkan bahwa Pelaksanaan Ngobar “Ngobrol Bareng” di Desa Bangunrejo Kecamatan Sampung menjadi awal dari kegiatan dan nantinya ditargetkan secara bertahap ke Desa/Kelurahan se Kabupaten Ponorogo.

 

 


Program Percepatan Cetak KTPel Jalur Non Undangan (Hilang/Rusak/Perubahan data) ditunda

Untuk mempercepat perekaman dan penerbitan KTP-el di Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan rapat koordinasi di Hotel Grand Whiz-Trawas, Mojokerto, pada tanggal 26 sampai 27 Juli 2017.

Rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, ini mengangkat tema “Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Perekaman dan Pencetakan KTP-el se-Jawa Timur”. Peserta Rakor adalah para pejabat Dinas Dukcapil, baik di provinsi maupun kabupaten/kota se-Jawa Timur.  (sumber : Ditjen Dukcapil Kemendagri)

Menurut Ir. Endang Retno Wulandari.MM bahwa hasil rakor kemarin salah satunya adalah prioritas pencetakan KTPel bagi penduduk yang belum pernah memiliki KTPel atau status perekaman Print Ready Record. “Kami Mohon maaf  kepada penduduk Ponorogo yang sebelumnya telah di informasikan melalui UPTD Dukcapil Kecamatan maupun Website http://dukcapil.ponorogo.go.id bahwa pencetakan KTPel dapat dilaksanakan melalui UPTD Dukcapil Kecamatan bagi penduduk yang KTPelnya Rusak/Hilang/perubahan data tetapi karena memang Pusat memprioritaskan untuk yang PRR maka untuk percepatan pencetakan KTPel jalur non undangan untuk KTPel Rusak/Hilang/perubahan data sementara di tunda, nantinya akan diinfokan lebih lanjut.