Author Archives: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

Dukcapil Ponorogo sisir ke pelosok Kejar Penduduk belum Perekaman KTPel

perekaman

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo langsung bergerak melakukan jemput bola dengan mendatangi ke Desa desa untuk dilakukan perekaman KTPel terkait batas waktu perekaman KTPel sampai dengan 30 September 2016.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ir. Endang Retno Wulandari,MM menyebutkan, untuk memaksimalkan program tersebut, Dinas Dukcapil Ponorogo menerjunkan tim reaksi cepat yang melibatkan Desa/Kelurahan, UPT Kecamatan dan Dinas Dukcapil untuk dilakukan perekaman e-KTP di masing masing Desa/kelurahannya dengan jadwal perekaman yang disusun oleh UPT Kecamatan

 Bu Retno disapa begitu menyebutkan, Dinas Dukcapil sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Sosialiasi SIAK Terpadu terdapat data yang sangat signifikan antara lain untuk pemula yang belum perekaman sebanyak 12.675, belum rekam non pemula DKB 28.888, data ganda 2015 19.407, data non DKB 75.026, belum rekam non pemula lainya 334.

Ia mengimbau seluruh masyarakat supaya meluangkan waktu melakukan perekaman meskipun tidak langsung memperoleh KTPel. Yang penting perekaman dulu, pencetakan KTPel nya akan menyusul kemudian.

“Pencetakan KTPel dapat dilakukan secara mandiri yaitu datang ke Dinas Dukcapil cukup membawa KTP lama dan Fotocopy Kartu Keluarga dengan program teko langsumg cetak sejak bulan februari 2016. Sebelum dicetak pastikan data di Kartu Keluarga sudah benar”.

Beliau juga menambahkan bahwa saat ini jumlah perekam belakangan meningkat drastis. Ribuan masyarakat mengantre di kantornya saban hari untuk urusan KTP saja mencapai 800 antrean. Mulai aktivasi, rekam dan cetak. Pihaknya memang tetap dapat melakukan cetak. Namun, untuk data yang sudah dapat ditarik dari pusat atau tunggakan cetak sebelumnya. Penundaan cetak hanya bagi masyarakat yang melakukan perekaman di atas tanggal 22 Agustus lalu. ‘’Sekali lagi yang terpenting itu perekamannya. Jika sudah perekaman data tidak akan disisihkan,’’ jelasnya.

Bu Retno juga menambahkan bahwa, terkait kesediaan blangko KTPel tidak perlu dirisaukan lagi. Karena persediaan blangko mencukupi baik di Dinas maupun persediaan di Ditjen Dukcapil Kemendagri.

“Dinas dukcapil juga membuka layanan khusus untuk bulan september 2016 hari sabtu dan minggu dibuka semua jenis layanan yang dimulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB” tuturnya.

JADWAL PEREKAMAN KELILING DESA/KELURAHAN


Dukcapil Ponorogo Gelar Pernikahan Masal

Tindak lanjut Pencatatan perkawinan terlambat di tahun 2015 kembali lagi dilaksanakan sebanyak 12 pasangan secara massal, Pernikahan ini dilakukan di aula lantai 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo Ir.Endang Retno Wulandari, MM sebelum dilaksanakan pencatatan pernikahan menyampaikan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ). Pencatatan perkawinan ini untuk penduduk non muslim yang dikarenakan penduduk sudah menikah sah secara agama akan tetapi belum dilakukan pencatatan di Dinas Dukcapil.

Kepala Dinas Dukcapil memastikan pernikahan itu gratis atau tidak dipungut biaya sebab hal itu amanat Undang-undang nomor 23/2013. Sesuai undang-undang tersebut, seluruh dokumen telah disiapkan dan ditanggung oleh Negara. Dalam melaksanakan program nikah massal ini, pihaknya pun tidak akan mempersulit warga menyangkut pemenuhan persyaratan. Asal memiliki kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga dan akta nikah gereja bagi mereka yang beragama Kristen, pernikahan dapat dilakukan. Ia tak ingin warga menyepelekan pencatatan perkawinan sipil sebab hal itu demi kepentingan anak-anak mereka kedepan terutama menyangkut pengurusan dokumen anak. “Misalnya saat anak mau masuk sekolah, dia tentu butuh akta kelahiran sementara akta kelahiran tidak bisa dibuat tanpa ada akta nikah orang tuanya” Bu Retno disapa begitu juga menyampaikan terkait penduduk yang belum perekaman dan sistem pencetakan KTP-el ”bagi penduduk yang belum perekaman untuk segera melakukan perekaman di UPT Kecamatan masing masing karena sesuai SE Menteri Dalam Negeri batas akhir perekaman sampai dengan 30 September 2016 jika tidak data akan disisihkan. Sedangan untuk pencetakan KTPel dilakukan di Dinas Dukcapil”

Setelah sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Dukcapil dilaksanakan prosesi pernikahan yang di pimpin oleh Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dhevit Yuniarko, SE dan disaksikan oleh wali dan saksi mempelai. Acara inipun selesai pukul 11.00 WIB dan diakhiri dengan Doa.


Pemanfaatan NIK Untuk Registrasi Kartu Prabayar Mulai Diterapkan

Kerjasama Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan 7 provider seluler dalam pemanfaatan NIK sebagai instrumen registrasi kartu seluler prabayar sudah  mulai terimplementasikan di lapangan. Masyarakat yang akan membeli kartu perdana harus melakukan aktivasi kartu prabayarnya dengan menginput NIK sebagai basis registrasi.

Pemanfaatan NIK dalam registrasi kartu perdana prabayar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti kenyamanan pelanggan, serta memberikan perlindungan kepada penduduk.

Perlindungan tersebut terutama terkait dengan adanya gangguan SMS dari orang yang tidak dikenal, bersifat mengancam, penipuan, dan tindakan kriminal lainnya. Ke depan, semua pemilik nomor seluler akan terdata secara bertahap dengan menggunakan NIK.

Upaya yang telah dirintis Ditjen Dukcapil Kemendagri ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP-el untuk pencegahan kriminal dan penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berikut adalah jumlah akses dan registrasi data pelanggan kartu seluler prabayar dari sejumlah provider seluler yang sudah melakukan kerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan menggunakan NIK.

  1. Indosat Seluler mengakses 108.160
  2. Telkomsel mengakses 22.642
  3. Telkomsel Indihome mengakses 1.864
  4. XL Seluler mengakses 193
  5. Smartfren mengakses 179
  6. Hutchinson 3 Seluler mengakses 126
  7. Sampoerna Telecom mengakses 104

Jumlah total NIK yang diakses hingga saat ini adalah sebanyak 133.268 NIK.

Kemendagri menyampaikan terima kasih kepada 7 provider seluler tersebut atas kerjasama pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP-el, khususnya Indosat dan Telkomsel yang secara konsisten menggunakan NIK sebagai basis registrasi kartu prabayar.

Sumber : Ditjen dukcapil kemendagri


Dirjen Dukcapil Kemendagri Sosialisasi Kelembagaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Ponorogo

mouSosialisasi Kelembagaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang dihadiri sekitar 300 orang diikuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jawa Timur serta SKPD/Instansi Terkait di 7 Kabupaten/Kota” sebagai narasumber yaitu Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. DR. Zudan Arif Fakrullah, SH.MH yang dilaksanakan di Gedung Sasana Praja Kabupaten Ponorogo .

Hadir dalam kegiatan tersebut  antara lain Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Prof. DR. Zudan Arif Fakrullah, SH.MM, Bupati Ponorogo Drs H. Ipong Muchlissoni, Wakil Bupati Ponorogo Drs H Soedjarno, MM, Dandim 0802/Ponorogo diwakili Pasi Pers Kapten Cku Iskandar, Wakapolres Ponorogo Kompol Saswito, SH., Kajari Ponorogo diwakili Kasi Intelijen Iwan Winarso, SH.MHum, Perwakilan Kedinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Pejabat SKPD Kab Ponorogo, Camat se Kab Ponorogo,  Kepala UPT Dukcapil se Kecamatan Kab. Ponorogo, Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo Drs Sulthon, MM,  Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo, Perwakilan Anggota KPU Kab. Ponorogo dan Perwakilan Dinas Kesehatan Kab Ponorogo.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo Ir. Endang Retno Wulandari, MM dalam sambutannya mengatakan, Sesuai amanat Undang Undang Administrasi Kependudukan No 23 Tahun 2006 dan Undang undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU no 23 Tahun 2006 bahwa masih adanya perbedaan Adsministrasi Kependudukan antara aparat Pemerintah Daerah dengan pusat sehingga dapat menghambat kepengurusan dokumen kependudukan yang diharapkan bisa secara cepat, akurat, lengkap, dan muhtakhir. Maka dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan ada kesepakatan dan kesepahaman dalam memberikan Dokumen kependudukan.

Selesai sambutan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dilaksanakan Penandatanganan MOU Bupati Ponorogo dengan Unmuh Ponorogo dan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Bupati Ponorogo Drs. H. Ipong Muchlissoni yang berkesempatan membuka acara sosialisasi tersebut mengatakan, bahwa Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang menjadikan Kabupaten Ponorogo menjadi penyelenggara dalam pembahasan tentang adsministrasi dan dokumen kependudukan sehingga membuat motifasi kami untuk bekerja lebih baik lagi supaya pelayanan dokumen kependudukan kemasyaraIMG_4231kat lebih baik dan meningkat. Dengan adanya MOU antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Kantor Kementerian Agama Ponorogo ini sebagai salah satu point dalam membantu kinerja Pemerintah untuk pelaksanaan pelayanan Dokumen Kependudukan dan pemanfaatan data yang di butuhkan oleh masyarakat Ponorogo

“Kami sampaikan kepada Bapak Dirjen, bahwa Kabupaten Ponorogo juga telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk cek golongan darah secara gratis bagi anak sekolah. Hal ini sangatlah penting karena saat ini 90% penduduk Ponorogo masih adanya elemen golongan darah yang tidak terisi, ” terangnya kepada Dirjend Dukcapil Kemendagri.

Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Adsministrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil yang di sampaikan oleh Prof. DR. Zudan Arif Fakrullah, SH.MH. menyampaikan bahwa Adsministrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertipan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil. Pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan peIMG_4266mbangunan lainnya sesuai UU No. 23/2006 Pasal 1. Dalam hal ini  Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru Adminduk antara lain Pergeseran dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif, Perubahan asas peristiwa menjadi asas domoisili, KTP el berlaku seumur hidup (Sepanjang tidak ada perubahan elemen data), Pelayanan adminduk tidak boleh di pungut biaya/gratis. Pejabat Dukcapil diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri, Data kependudukan untuk keperluan pembangunan dan pemerintah menggunakan data Kemendagri, Rekam dan cetak KTP el diluar domisili, Percepatan peningkatan cakupan Akta Kelahiran, Setiap makam memiliki buku pokok pemakaman,  Pengurusan KTPel dan Akta Kelahiran tanpa pengantar RT,RW,Kelurahan/Desa dan Kartu identitas penduduk untuk semua usia.

Sedangkan Unsur berdirinya Negara meliputi Penduduk, Wilayah, Pemerintah danPengakuan Negara lain. Adapun tugas Negara antara lain Sesuai UU dan Nawa Cita adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat dan lengkap dan gratis. Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

Beliau yang sering disapa Prof. Zudan mengatakan ” Ditingkat Nasional sudah ada 82 lembaga yang sudah menggunakan data Kependudukan namun ditingkat daerah masih banyak yang belum dimanfaatkan. Harapanya kedepan setiap peristiwa yang dialami penduduk terintegrasi dengan database kependudukan sehingga dengan pemanfaatan NIK (Nomor Induk Kependudukan) maka semua informasi penduduk dapat diketahui dan di manfaatkan oleh lembaga/Satker lainnya”   


Mendagri Tandatangani MoU Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Kepala BIN

Category : Sekretariat

Dalam rangka pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam lingkup tugas Badan Intelijen Negara (BIN), Mendagri Tjahjo Kumolo menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala BIN Sutiyoso. Penandatanganan MoU yang dihadiri Pimpinan Tinggi kedua lembaga tersebut berlangsung di Kantor BIN, Jakarta Selatan, Rabu (27/07/2016).

Berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Data tersebut antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan bahwa Database Kependudukan Nasional di Kemendagri sudah terjamin akurasinya. Proses akurasi data tersebut di antaranya melalui verifikasi dan sinkronisasi dengan hasil perekaman sidik jari dan iris mata. Selain itu, Mendagri mendorong semua instansi/lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Termasuk MoU dengan BIN untuk menjalankan tugas-tugas negara khususnya dalam mendeteksi dan mencegah ancaman terorisme”, tegas Mendagri.

Mendagri juga menyampaikan bahwa saat ini Kemendagri sedang mempersiapkan Permendagri tentang Penerapan KTP bagi petugas rahasia khusus/intelijen. “Agar aparat khusus ini dapat menjalankan tugasnya dengan tertib, aman dan lancar”, lanjut Mendagri.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. dalam laporannya mengungkapkan bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna saat ini sudah mulai meluas.

Pemanfaatan tersebut di antaranya pembuatan/perpanjangan SIM oleh Kepolisian, identifikasi korban bencana oleh Basarnas, atau identifikasi pelaku teror oleh BNPT. Menurutnya, dengan database kependudukan, proses identifikasi bisa dilakukan setidaknya melalui 3 cara, yakni sidik jari, iris mata, dan NIK.

Kepala BIN Sutiyoso mengapresiasi Kemendagri karena mampu menyediakan database kependudukan yang valid, aktif dan terintegrasi. Database tersebut menurutnya sangat berguna bagi BIN dalam menjalankan tugas intelijen di dalam maupun luar negeri. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan jajarannya atas kepercayaan yang diberikan kepada BIN untuk memanfaatkan data kependudukan”, ungkap Sutiyoso.

BIN adalah lembaga ke-22 yang telah menandatangani MoU pemanfaatan data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil. Selain melalui MoU, pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el oleh lembaga pengguna juga dapat dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS). Sampai saat ini, terdapat 82 lembaga/instansi yang sudah menandatangani PKS.

Sumber : Ditjen dukcapil kemendagri