Category Archives: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Mahasiswa KKN UNMUH Ponorogo Pelopor Tertib Adminduk

Dokumen kependudukan merupakan hal yang mendasari penduduk dalam mendapatkan pelayanan publik dan pelayanan lainnya. Saat ini masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Pengabdian para mahasiswa tidak hanya pada pembangunan fisik tapi juga membangun non fisik yang akan menjadi pondasi di masyarakat untuk bisa melaksanakan pembangunan fisik secara lebih optimal dan juga menjadi salah satu program strategis dalam pengentasan kemiskinan. Melalui sinergitas program akan lebih optimal hasilnya dan efesiensi biaya. Hal ini diungkapkan kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Ir. Endang Retno Wulandari, MM dalam pembekalan mahasiswa KKN di DOM dan Masjid Al-Manar UNMUH Ponorogo.

Disela pembekalan tersebut bu Retno mengungkapkan bahwa Maksud kegiatan ini adalah Membangun Sinergitas Program Kegiatan antara Dinas Dukcapil dengan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan dokumen kependudukan yang tunggal, akurat, lengkap dan muhtakhir dengan tujuan :

  1. untuk Membangun kader-kader muda dibidang Kependudukan yang mampu membantu percepatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.
  2. Mahasiswa memperoleh pengetahuan, pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatan dalam masyarakat secara langsung untuk merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan, khususnya terkait bidang Aministrasi Kependudukan.
  3. Percepatan penyelesaian permasalahan dan kepemilikan dokumen Kependudukan.
  4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib Administrasi Kependudukan.

KKN yang direncanakan akan dimulai pada awal agustus tersebut mengusung tema GEMA PETA 2016 (Gerakan Mahasiswa Pelopor Tertib Administrasi Kependudukan 2016).


Jelang Lebaran, pemohon KTPel membludak

Masyarakat Ponorogo saat ini banyak mendatangi halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kab Ponorogo, mereka antri untuk mengurus  pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTPel). Kepala dinas Dukcapil Ponorogo Ir. Endang Retno Wulandari, MM mengatakan , dalam beberapa minggu terakhir jajaranya memang melayani ratusan penduduk yang melakukan pencetakan KTPel.

“Dalam satu hari biasanya hanya sampai dengan pencetakan 350 akan tetapi menjelang Lebaran pencetakan mencapai 550 lebih”. Ramainya masyarakat dalam pelayanan pencetakan KTPel, lantaran dalam beberapa minggu terakhir bersamaan dengan liburnya anak sekolah yang saat ini sudah berusia 17 Tahun’  Kemudian, banyak masyarakat yang mudik jelang lebaran Idul Fitri ke halaman rumahnya masing-masing. “Kalau yang mudik ini mereka memang baru bisa pulang dan kesulitan cuti/ijin untuk mencetak KTPel”katanya.

Meski ramai dalam memberikan pelayanan pada bulan puasa ini, namun pihaknya meminta pada jajaranya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. “Meskipun membludak setiap hari, namun kita harus memberikan pelayanan pada mereka”,


Mendagri Imbau Daerah Percepat Penerbitan KTP-el dan Akta Lahir

Menjalankan amanat Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Mendagri Tjahjo Kumolo mengimbau pemerintah daerah khususnya Dinas Dukcapil kabupaten/kota dan provinsi untuk mempercepat proses cakupan perekaman KTP-el dan kepemilikan akta kelahiran. Imbauan tersebut tertuang melalui Surat Edaran Nomor 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016 tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran. Percepatan penerbitan KTP-el dan akta kelahiran menjadi sangat penting sebagai basis data kependudukan nasional. Terlebih sampai saat ini, capaian penerbitan KTP-el baru mencapai 86%, sementara cakupan kepemilikan akta kelahiran baru 61,6%. Secara konkrit, Mendagri menerapkan beberapa langkah strategis melalui penyederhanaan prosedur dalam hal pelayanan seperti penerbitan dan penggantian KTP-el yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan cukup dengan menunjukkan fotocopy Kartu Keluarga tanpa perlu surat pengantar dari RT, RW, dan kelurahan/kecamatan. Selain itu, pemerintah daerah diimbau membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP-el, melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling (mobile), mewajibkan penduduk usia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah untuk melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016, meningkatkan pelayanan melalui penggunaan alat baca card reader, tidak memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el dan penerbitan akta kelahiran (lunas pajak, SKCK, dll), serta penerbitan akta kelahiran tidak perlu surat pengantar RT, RW, dan kelurahan/desa. Untuk efektivitas pelaksanaan surat edaran tersebut, diperlukan dukungan berbagai pihak terutama kerjasama dan soliditas para kepala dinas Dukcapil di daerah. Dinas Dukcapil perlu membuka diri melalui layanan pengaduan seperti SMS gateway atau nomor WhatsApp sebagai sarana bagi warga untuk bertanya dan mengadu. Selain itu, juga bekerjasama dengan berbagai instansi perangkat daerah atau swasta seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, rumah sakit, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, serta Puskesmas/penolong persalinan.

Sumber : DIRJEN DUKCAPIL


PENCATATAN PERKAWINAN TERLAMBAT SECARA MASSAL

Sebanyak 10 pasangan di Kecamatan Sooko melakukan Pencatatan Perkawinan Terlambat secara massal, Pernikahan yang dilakukan di Pendopo Kecamatan Sooko difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo Ir.Endang Retno Wulandari, MM sebelum dilaksanakan pencatatan pernikahan menyampaikan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ). Pencatatan perkawinan ini untuk penduduk non muslim yang dikarenakan penduduk sudah menikah sah secara agama akan tetapi belum dilakukan pencatatan di Dinas Dukcapil.

Kepala Dinas Dukcapil memastikan pernikahan itu gratis atau tidak dipungut biaya sebab hal itu amanat Undang-undang nomor 23/2013. Sesuai undang-undang tersebut, seluruh dokumen telah disiapkan dan ditanggung oleh Negara. Dalam melaksanakan program nikah massal ini, pihaknya pun tidak akan mempersulit warga menyangkut pemenuhan persyaratan. Asal memiliki kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga dan akta nikah gereja bagi mereka yang beragama Kristen, pernikahan dapat dilakukan. Ia tak ingin warga menyepelekan pencatatan perkawinan sipil sebab hal itu demi kepentingan anak-anak mereka kedepan terutama menyangkut pengurusan dokumen anak. “Misalnya saat anak mau masuk sekolah, dia tentu butuh akta kelahiran sementara akta kelahiran tidak bisa dibuat tanpa ada akta nikah orang tuanya”.

Bu Retno disapa begitu pelaksanaan pencatatan perkawinan terlambat ini akan direncanakan lagi tahun 2016 agar terciptanya tertib administrasi kependudukan.


SOSIALISASI PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) dan PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2015

Pj Bupati Ponorogo Ir. Maskur, MM membuka secara resmi Sosialiasasi Penerapan Kartu Identitas Anak dan Permendagri No 14 Tahun 2015 Sebagai Narasumber Diretur Pendaftaran Penduduk Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM di Hotel Aston PCC Ponorogo (8/12/2015)

Pj Bupati Ponorogo menjelaskan bahwa basic dari peningkatan kesejahteraan penduduk saat ini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini disampaikan dihadapan peserta Sosialisasi Penerapan KIA dan Permendagri no 14 tahun 2015. Untuk itu diharapkan peserta sosialisasi dapat mengikuti dengan baik agar pembangunan database di Kabupaten Ponorogo sesuai harapan bersama yaitu NIK tunggal Nasional. Pj. Bupati Ponorogo juga berpesan bahwa saat ini di era kemajuan teknologi yang saat pesat dibutuhkan sebuah layanan yang cepat dan tepat, layanan tidak hanya berupa hasil sebuah produk akan tetapi juga sebuah informasi layanan yang cepat dan akurat yang saat ini dibutuhkan penduduk dalam kepengurusan Administrasi Kependudukan

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo Ir. Endang Retno Wulandari, MM dalam laporannya di depan peserta sosialisasi terdiri Satker di Lingkungan Pemerintah Kab Ponorogo, Kecamatan, Kepolisian, PKK Kabupaten, Kemenag, dan Dinas/Instansi lainya serta unsur teknis Dinas Dukcapil disampaikan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan didalam tertib Administrasi Kependudukan terutama kesiapan pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) serta pelaksanaan Permendagri No 14 Tahun 2015 tentang pendataan penduduk non permanen.

Diretur pendaftaran Penduduk Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM didalam acara sosialisasi ini menyampaikan bahwa Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil akan menguji penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di 50 Kabupaten/Kota pada tahun 2016 dan selanjutnya pada tahun 2017 akan diterapkan menyeluruh di semua Kabupaten/Kota di Indonesia. KIA diberlakukan bagi anak maksimal berusia 17 Tahun kurang sehari, karena terkait dengan ketentuan batas usia kepemilikan KTP yaitu 17 Tahun.

Direktur Dafduk dikesempatannya menjelaskan bahwa Sosialisasi Permendagri No 14 tahun 2015 merupakan petunjuk teknis pendataan terhadap penduduk non permanen atau penduduk yang tinggal disuatu tempat akan tetapi tidak sesuai dengan alamat domisili di KTPel. Pendataan ini dilakukan setiap 1 kali dalam satu tahun dengan sasaran terwujudnya data penduduk non peranen dari tingkat Kabupaten/Propins/Nasional serta terwujudnya tertib administrasi kependudukan dalam pendataan penduduk non permanen.