Category Archives: Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Pemanfaatan NIK Untuk Registrasi Kartu Prabayar Mulai Diterapkan

Kerjasama Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan 7 provider seluler dalam pemanfaatan NIK sebagai instrumen registrasi kartu seluler prabayar sudah  mulai terimplementasikan di lapangan. Masyarakat yang akan membeli kartu perdana harus melakukan aktivasi kartu prabayarnya dengan menginput NIK sebagai basis registrasi.

Pemanfaatan NIK dalam registrasi kartu perdana prabayar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti kenyamanan pelanggan, serta memberikan perlindungan kepada penduduk.

Perlindungan tersebut terutama terkait dengan adanya gangguan SMS dari orang yang tidak dikenal, bersifat mengancam, penipuan, dan tindakan kriminal lainnya. Ke depan, semua pemilik nomor seluler akan terdata secara bertahap dengan menggunakan NIK.

Upaya yang telah dirintis Ditjen Dukcapil Kemendagri ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP-el untuk pencegahan kriminal dan penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berikut adalah jumlah akses dan registrasi data pelanggan kartu seluler prabayar dari sejumlah provider seluler yang sudah melakukan kerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan menggunakan NIK.

  1. Indosat Seluler mengakses 108.160
  2. Telkomsel mengakses 22.642
  3. Telkomsel Indihome mengakses 1.864
  4. XL Seluler mengakses 193
  5. Smartfren mengakses 179
  6. Hutchinson 3 Seluler mengakses 126
  7. Sampoerna Telecom mengakses 104

Jumlah total NIK yang diakses hingga saat ini adalah sebanyak 133.268 NIK.

Kemendagri menyampaikan terima kasih kepada 7 provider seluler tersebut atas kerjasama pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP-el, khususnya Indosat dan Telkomsel yang secara konsisten menggunakan NIK sebagai basis registrasi kartu prabayar.

Sumber : Ditjen dukcapil kemendagri


Mahasiswa KKN UNMUH Ponorogo Pelopor Tertib Adminduk

Dokumen kependudukan merupakan hal yang mendasari penduduk dalam mendapatkan pelayanan publik dan pelayanan lainnya. Saat ini masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Pengabdian para mahasiswa tidak hanya pada pembangunan fisik tapi juga membangun non fisik yang akan menjadi pondasi di masyarakat untuk bisa melaksanakan pembangunan fisik secara lebih optimal dan juga menjadi salah satu program strategis dalam pengentasan kemiskinan. Melalui sinergitas program akan lebih optimal hasilnya dan efesiensi biaya. Hal ini diungkapkan kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Ir. Endang Retno Wulandari, MM dalam pembekalan mahasiswa KKN di DOM dan Masjid Al-Manar UNMUH Ponorogo.

Disela pembekalan tersebut bu Retno mengungkapkan bahwa Maksud kegiatan ini adalah Membangun Sinergitas Program Kegiatan antara Dinas Dukcapil dengan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan dokumen kependudukan yang tunggal, akurat, lengkap dan muhtakhir dengan tujuan :

  1. untuk Membangun kader-kader muda dibidang Kependudukan yang mampu membantu percepatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.
  2. Mahasiswa memperoleh pengetahuan, pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatan dalam masyarakat secara langsung untuk merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan, khususnya terkait bidang Aministrasi Kependudukan.
  3. Percepatan penyelesaian permasalahan dan kepemilikan dokumen Kependudukan.
  4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib Administrasi Kependudukan.

KKN yang direncanakan akan dimulai pada awal agustus tersebut mengusung tema GEMA PETA 2016 (Gerakan Mahasiswa Pelopor Tertib Administrasi Kependudukan 2016).


Jelang Lebaran, pemohon KTPel membludak

Masyarakat Ponorogo saat ini banyak mendatangi halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kab Ponorogo, mereka antri untuk mengurus  pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTPel). Kepala dinas Dukcapil Ponorogo Ir. Endang Retno Wulandari, MM mengatakan , dalam beberapa minggu terakhir jajaranya memang melayani ratusan penduduk yang melakukan pencetakan KTPel.

“Dalam satu hari biasanya hanya sampai dengan pencetakan 350 akan tetapi menjelang Lebaran pencetakan mencapai 550 lebih”. Ramainya masyarakat dalam pelayanan pencetakan KTPel, lantaran dalam beberapa minggu terakhir bersamaan dengan liburnya anak sekolah yang saat ini sudah berusia 17 Tahun’  Kemudian, banyak masyarakat yang mudik jelang lebaran Idul Fitri ke halaman rumahnya masing-masing. “Kalau yang mudik ini mereka memang baru bisa pulang dan kesulitan cuti/ijin untuk mencetak KTPel”katanya.

Meski ramai dalam memberikan pelayanan pada bulan puasa ini, namun pihaknya meminta pada jajaranya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. “Meskipun membludak setiap hari, namun kita harus memberikan pelayanan pada mereka”,


Ogah Rekam E-KTP, Data Terancam Dihapus

Data kependudukan bagi warga Ponorogo yang belum melakukan perekaman KTP-el terancam dinonaktifkan. Itu berarti dihapus dari data pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo. Akibatnya, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan surat-surat kependudukan harus mengurus kembali dari awal. Pengetatan aturan agar masyarakat tak menunda perekaman. Jumlahnya cukup banyak berkisar 47 ribu orang. ‘’Kalau datanya masih ada. Cuma kami sisihkan dahulu,’’ kata Kepala Dinas Dukcapil Ponorogo, Endang Retno Wulandari.

Retno mengaku aturan teranyar itu langsung dari pusat. Pemerintah pusat memang menargetkan proses perekaman KTP-el dapat klir tahun ini.Bahkan, tenggat waktunya hingga September mendatang.

Tak urung, penduduk yang sudah berhak memiliki KTP bakal tak terdata jika belum melakukan perekaman hingga September nanti. Data jumlah penduduk Ponorogo di pusat bakal berkurang. Akibatnya besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat juga bakal susut. ‘’Kalau anggarannya dipangkas, berarti pembangunan di Ponorogo juga akan terhambat,’’ jelasnya.

Retno mengaku langkah tegas tersebut dilakukan agar masyarakat disiplin. Pasalnya, program pembangunan tunggal nasional sudah dicanangkan sejak 2012. Sosialisasi perekaman KTP-el gencar dilakukan. Berbagai undangan masal hingga jemput bola dilaksanakan. Namun, perekaman tak kunjung beres. Retno mengaku jumlah penduduk Ponorogo yang belum melakukan perekaman cukup banyak. ‘’Memang masih banyak. Kami terus melakukan upaya jemput bola terutama untuk lansia,’’ ujarnya.

Pihaknya mengaku optimistis kekurangan itu bakal terkejar. Salah satunya berkoordinasi dengan satker lain untuk mempercepat perekaman data. Mulai dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Pihaknya mulai jemput bola ke sekolah. ‘’Perekaman data penting. Mulai sebagai data induk di kementerian hingga indikator anggaran,’’ katanya.

Sumber : RadarMadiun


Mendagri Imbau Daerah Percepat Penerbitan KTP-el dan Akta Lahir

Menjalankan amanat Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Mendagri Tjahjo Kumolo mengimbau pemerintah daerah khususnya Dinas Dukcapil kabupaten/kota dan provinsi untuk mempercepat proses cakupan perekaman KTP-el dan kepemilikan akta kelahiran. Imbauan tersebut tertuang melalui Surat Edaran Nomor 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016 tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran. Percepatan penerbitan KTP-el dan akta kelahiran menjadi sangat penting sebagai basis data kependudukan nasional. Terlebih sampai saat ini, capaian penerbitan KTP-el baru mencapai 86%, sementara cakupan kepemilikan akta kelahiran baru 61,6%. Secara konkrit, Mendagri menerapkan beberapa langkah strategis melalui penyederhanaan prosedur dalam hal pelayanan seperti penerbitan dan penggantian KTP-el yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan cukup dengan menunjukkan fotocopy Kartu Keluarga tanpa perlu surat pengantar dari RT, RW, dan kelurahan/kecamatan. Selain itu, pemerintah daerah diimbau membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP-el, melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling (mobile), mewajibkan penduduk usia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah untuk melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016, meningkatkan pelayanan melalui penggunaan alat baca card reader, tidak memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el dan penerbitan akta kelahiran (lunas pajak, SKCK, dll), serta penerbitan akta kelahiran tidak perlu surat pengantar RT, RW, dan kelurahan/desa. Untuk efektivitas pelaksanaan surat edaran tersebut, diperlukan dukungan berbagai pihak terutama kerjasama dan soliditas para kepala dinas Dukcapil di daerah. Dinas Dukcapil perlu membuka diri melalui layanan pengaduan seperti SMS gateway atau nomor WhatsApp sebagai sarana bagi warga untuk bertanya dan mengadu. Selain itu, juga bekerjasama dengan berbagai instansi perangkat daerah atau swasta seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, rumah sakit, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, serta Puskesmas/penolong persalinan.

Sumber : DIRJEN DUKCAPIL