Category Archives: Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

327 KTPel di UPT Kec. Pulung belum diambil Penduduk

Sebanyak 327 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sudah selesai dicetak, kini masih tertumpuk di Kantor UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pulung. Bukan tanpa sebab, hal itu lantaran pemilik KTP-el itu hingga kini belum melakukan pengambilan, meskipun sudah ada pemberitahuan dari UPT Dukcapil Kecamatan. Kepala UPT Dukcapil Kecamatan Pulung Jemanun S.sos mengatakan, 327 KTP-el yang belum diambil warga tersebut merupakan hasil cetakan awal sampai dengan tahun 2015, karena setelah itu ada regulasi perubahan pencetakan dengan TEKO LANGSUNG CETAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo.

“327 KTP itu masih kita simpan di UPT karena belum diambil warga pemiliknya. Padahal, kita sudah bekerja semaksimal mungkin dalam pelayanan pembuatan KTPel dengan langsung melakukan pemberitahuan melalui Desa,” kata Jemanun.

“Untuk itulah kami imbau agar warga segera mengambil KTPel yang sudah tercetak. Jangan sampai nanti ketika ada keperluan, baru sibuk mencari KTPel” ucapnya.

Berikut daftar KTPel Kec Pulung yang belum diambil, dan jika KTPel sudah diambil abaikan saja :

Penduduk di Luar Negeri : Unduh

Penduduk di Luar Ponorogo : Unduh


Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Tegaskan KTP El Berlaku Seumur Hidup

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menandatangani surat edaran (SE) kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota. SE itu terkait penegasan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El atau e-KTP) berlaku seumur hidup. Demikian dikemukakan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Fakrulloh, Jumat (29/1). “SE sudah ditandatangani Pak Menteri pada Kamis (28/1),” kata Zudan. Menurutnya, SE memang sepatutnya diterbitkan. Pasalnya, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui masa berlaku KTP elektronik seumur hidup.

“Penyedia layanan seperti pihak bank dan notaris serta kepolisian belum tahu KTP elektronik yang ada masa berlakunya tidak perlu diperpanjang,” ujarnya. Sebelumnya, Mendagri meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan terkait masih adanya KTP elektonik yang memuat masa berlaku. “Bagi Anda yang masa berlaku KTP elektronik habis, tidak perlu mengurus perpanjangan masa berlakunya lagi. KTP tersebut masih tetap bisa digunakan, meski di dalam kolom berlaku terdapat tanggal kedaluwarsanya,” kata Tjahjo.

“KTP elektronik yang sekarang dibagikan, masa berlakunya memang tertulis berlaku seumur hidup. Namun untuk yang sudah kedaluarsa pun masih sah dan tetap berlaku.” Bagi masyarakat yang belum mengetahui hal itu, menurutnya, jangan sampai memberikan uang kepada calo untuk perpanjangan membuat KTP elektronik baru. “Jadi Anda tak perlu takut dan khawatir ditolak saat menunjukkan KTP elektronik sewaktu ada razia kepolisian atau-pun disaat mengurus surat-surat penting di kantor/lembaga manapun,” tegasnya.

sumber : dirjen dukcapil


TEKO LANGSUNG CETAK

Teko Langsung Cetak inilah slogan dari program pencetakan KTPel yang akan baru di mulai tanggal 1 Februari 2016. Hal ini disampaikan di sela rapat rutin hari jumat (29/1) dengan Kepala UPTD Kecamatan di Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab Ponorogo. Pelayanan Teko Langsung Cetak akan dilaksanakan hanya di Dinas dukcapil sedangan UPT di kecamatan hanya melakukan perekaman saja. Bagaimana proses mendapatkan KTPel  tersebut ?

    1. Penerbitan KTP-el dilaksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo;
    2. Penduduk harus membawa sendiri permohonan penerbitan KTP-el dan melakukan aktivasi KTP-el yang telah diterbitkan;
    3. Dalam hal penduduk tidak dapat membawa sendiri permohonannya disebabkan dalam kondisi sakit parah/difabel/lansia maka dapat diwakili oleh keluarganya dengan dilampiri surat keterangan sakit dari rumah sakit/puskesmas/dokter atau surat Keterangan dari Desa/Kelurahan yang dilengkapi pernyataan (pemohon sendiri/keluarga) terkait kondisi pemohon yang menyebabkan ketidakhadirannya. Apabila penduduk tersebut sudah tidak memiliki keluarga maka dapat diwakili oleh perangkat Desa/Kelurahan dengan surat tugas/surat kuasa dari Kepala Desa/Lurah;
    4. Penduduk telah melakukan perekaman KTP-el minimal 1 (satu) hari sebelum pengajuan permohonan penerbitan KTP-el;
    5. Data yang tercantum dalam permohonan KTP-el, Kartu Keluarga (KK) dan database SIAK harus sesuai dan valid;
    6. Dalam hal pemohon melakukan perubahan elemen data dalam KTP-el (Nama dan gelar, Tempat dan tanggal lahir, Jenis kelamin, Agama, Status perkawinan, Pekerjaan, Alamat) Maka Kartu Keluarga dari pemohon harus dirubah terlebih dahulu sebelum permohonan KTP-el diajukan oleh pemohon;
    7. Sistem Pencetakan KTP-el dan Jaringan Online KTP-el di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tidak sedang bermasalah;
    8. Permohonan penerbitan KTP-el dalam 1 (satu) hari kerja maksimal 150 permohonan.

 

 

tatacara dan prosedur KTPel : KLIK DISINI

Download formulir permohonan KTPel : DOWNLOAD


SOSIALISASI PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) dan PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2015

Pj Bupati Ponorogo Ir. Maskur, MM membuka secara resmi Sosialiasasi Penerapan Kartu Identitas Anak dan Permendagri No 14 Tahun 2015 Sebagai Narasumber Diretur Pendaftaran Penduduk Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM di Hotel Aston PCC Ponorogo (8/12/2015)

Pj Bupati Ponorogo menjelaskan bahwa basic dari peningkatan kesejahteraan penduduk saat ini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini disampaikan dihadapan peserta Sosialisasi Penerapan KIA dan Permendagri no 14 tahun 2015. Untuk itu diharapkan peserta sosialisasi dapat mengikuti dengan baik agar pembangunan database di Kabupaten Ponorogo sesuai harapan bersama yaitu NIK tunggal Nasional. Pj. Bupati Ponorogo juga berpesan bahwa saat ini di era kemajuan teknologi yang saat pesat dibutuhkan sebuah layanan yang cepat dan tepat, layanan tidak hanya berupa hasil sebuah produk akan tetapi juga sebuah informasi layanan yang cepat dan akurat yang saat ini dibutuhkan penduduk dalam kepengurusan Administrasi Kependudukan

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo Ir. Endang Retno Wulandari, MM dalam laporannya di depan peserta sosialisasi terdiri Satker di Lingkungan Pemerintah Kab Ponorogo, Kecamatan, Kepolisian, PKK Kabupaten, Kemenag, dan Dinas/Instansi lainya serta unsur teknis Dinas Dukcapil disampaikan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan didalam tertib Administrasi Kependudukan terutama kesiapan pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) serta pelaksanaan Permendagri No 14 Tahun 2015 tentang pendataan penduduk non permanen.

Diretur pendaftaran Penduduk Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM didalam acara sosialisasi ini menyampaikan bahwa Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil akan menguji penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di 50 Kabupaten/Kota pada tahun 2016 dan selanjutnya pada tahun 2017 akan diterapkan menyeluruh di semua Kabupaten/Kota di Indonesia. KIA diberlakukan bagi anak maksimal berusia 17 Tahun kurang sehari, karena terkait dengan ketentuan batas usia kepemilikan KTP yaitu 17 Tahun.

Direktur Dafduk dikesempatannya menjelaskan bahwa Sosialisasi Permendagri No 14 tahun 2015 merupakan petunjuk teknis pendataan terhadap penduduk non permanen atau penduduk yang tinggal disuatu tempat akan tetapi tidak sesuai dengan alamat domisili di KTPel. Pendataan ini dilakukan setiap 1 kali dalam satu tahun dengan sasaran terwujudnya data penduduk non peranen dari tingkat Kabupaten/Propins/Nasional serta terwujudnya tertib administrasi kependudukan dalam pendataan penduduk non permanen.