Category Archives: Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

  • -

Penguatan Regristrasi dan Percepatan Kepemilikan Dokumen dalam mendukung program Kampung KB

Sejak dicanangkan program 21 Kampung KB 2017 bertempat di desa Nongkodono, Kauman, Ponorogo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo juga ingin mensukseskan dalam program tersebut.

Bertempat di Hotel Amaris Ponorogo (15/11/2017) dalam kegiatan sosialisasi Penguatan Regristrasi Administrasi Kependudukan yang dibuka secara umum oleh Wakil Bupati Ponorogo Dr Drs H. Sudjarno, MM

Bahwa penerapan KB di Ponorogo ini termasuk berhasil, dibuktikan dengan persentase perkembangan penduduk yang masih rendah dibandingkan dengan lainnya. Dari 900 ribu jumlah penduduk Jawa Timur, Ponorogo hanya menyumbangkan 0.18% saja. Itu artinya hanya sekitar 10 ribu kelahiran bayi di Ponorogo per tahunnya. Wakil bupati Ponorogo Dr Drs H. Sudjarno, MM didalam sambutannya menyampaikan bahwa keberhasilan kampung KB juga perlu adanya Sinergitas antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dengan DPPKB untuk kelengkapan dokumen penduduk. Kelengkapan itu meliputi Kartu Keluarga, KTPel, Akta Kelahiran dan Dokumen lainnya.

Ir. Endang Retno Wulandari.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo disela-sela sosialisasi menyampaikan bahwa dengan adanya pertemuan ini agar sama pemahaman dan kesamaan pentingnya dokumen kependudukan yang lengkap dan muhtakhir.

“Saat ini masih adanya perbedaan data antara Dukcapil dengan petugas PLKB. Dukcapil sudah mempunyai datawherehouse by name by address yang dapat dimanfaatkan oleh petugas PLKB yang nantinya dapat diikat dengan sebuah Perjanjian Kerjasama”

Dalam pertemuan sosialisasi tersebut di hadiri oleh peserta yaitu DPPKB, petugas PLKB, Bidan dan perwakilan PKK

 


  • -

Penguatan Regristrasi Pencatatan Pelaporan Administrasi Kependudukan & Percepatan Pemanfaatan Data

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo, menggelar Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dengan Tema “Penguatan Regristrasi Pencatatan Pelaporan Administrasi Kependudukan dan Percepatan Pemanfaatan Data Bagi Instansi Pemerintah dan Swasta Dalam Pelayanan Publik di Hotel Amaris Ponorogo dengan Undangan Kepala OPD/Satker, Camat, Lembaga lintas sektor lainya, Selasa (22/08).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo, Ir Endang Retno Wulandari.MM saat ditemui di sela-sela acara mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan  dalam rangka memberikan informasi tentang pentingnya data kependudukan yang dimulai dari titik awal data adalah pendaftaran penduduk, serta saat ini data kependudukan sudah bagus dengan berbasis NIK Tunggal Nasional dapat dimanfaatkan oleh OPD/satker lain, lembaga perbankan, serta lembaga swasta lainnya

Sementara itu, Bupati Ponorogo yang diwakili oleh asisten II Drs. Najib Susilo, MM dalam sambutannya mengatakan, masalah kependudukan merupakan hal yang krusial, untuk itu perlu adanya keseriusan dari pemerintah.

“Perencanaan pembangunan memerlukan data kependudukan, sebab dapat menjadi bahan perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan’’ tambahnya.

Tambanya beliau menegaskan, Dinas Dukcapil adalah satu-satunya sumber data kependudukan, untuk itu perlu ada kerjasama antara Dinas Dukcapil dengan Lembaga dan Instansi lainnya dalam pemanfaatan kependudukan.

“Dukcapil harus selalu siap dalam menyajikan data kependudukan yang dibutuhkan,’’

Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Direktur Pendaftaran Penduduk Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM dan K.Subid Layanan Administrasi data kependudukan Christina L Sudarijati, SH, M.Si dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Jakarta.

Dalam kesempatan sosialisasi itu juga dilakukan penandatanganan MOU dengan Pihak Rumah Sakit Daerah Ponorogo dan Dinas Pendidikan Kab Ponorogo.

 


  • -

NGOBAR bersama Warga Bangunrejo Sampung

Masih adanya penduduk yang belum perekaman dan untuk meningkatkan cakupan  Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 s/d 18 Tahun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo menyelenggarakan NGOBAR “NGOBROL BARENG” bersama masyarakat Desa bangunrejo, Sampung yang dilaksanakan di Balai Desa Bangunrejo Kecamatan Sampung. (14/08/2017)

Hal ini diungkapkan Kadin Dukcapil Ir. Endang Retno Wulandari. MM ” Dukcapil Ponorogo ingin lebih dekat dengan masyarakat dalam memberikan informasi kemajuan terkait layanan Administrasi Kependudukan dan ingin mendengar langsung apa yang menjadi permasalahan penduduk dalam kepengurusan Administrasi Kependudukan”. Sosialisasi Administrasi Kependudukan di tahun tahun sebelumnya dilakukan melalui Kecamatan dengan peserta Aparat Desa akan tetapi kali ini Dukcapil mengundang tokoh masyarakat langsung, RT, BPD, PKK, Kepala Desa dan jajarannya tambahnya. Untuk Desa Bangunrejo diketahui bahwa masih ada penduduk yang belum Perekaman KTPel  165  ORANG dan 181 Anak belum punya Akta kelahiran.

Beliau menambahkan bahwa Pelaksanaan Ngobar “Ngobrol Bareng” di Desa Bangunrejo Kecamatan Sampung menjadi awal dari kegiatan dan nantinya ditargetkan secara bertahap ke Desa/Kelurahan se Kabupaten Ponorogo.

 

 


  • -

Pelayanan Dinas Dukcapil Ponorogo membeludak setelah lebaran

Akibat libur panjang selama lebaran, Dukcapil Ponorogo setiap hari mulai pagi hingga siang diserbu oleh ratusan warga yang akan mengurus Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Pindah dan perekaman KTP el

Ratusan warga yang datang dari berbagai kecamatan di Ponorogo ini harus rela berjubel di loket antrean, agar segera dilayani petugas Dukcapil. Bahkan antrean membludak sampai memenuhi ruangan kantor Dukcapil Ponorogo.

Menurut Kepala Dukcapil Ponorogo Ir. ENDANG RETNO WULANDARI.MM pasca liburan panjang lebaran kantor Dukcapil Ponorogo telah terjadi lonjakan pengurusan dokumen kependudukan, terutama perekaman KTPel, pindah tempat, perubahan data kependudukan, dan pengurusan Kartu Keluarga hingga dua kali lipat dari biasanya yang dalam sehari hanya melayani 300 pengurusan . Hal ini dikarenakan kesadaran penduduk yang sudah mulai tertib untuk mengurus dokumen kependudukan, serta anak-anak sekolah yang masih libur.

“Untuk kesediaan blangko KTP el saat ini memang masih diprioritaskan bagi penduduk yang belum pernah memiliki KTP el (status perekaman Print Ready Record). Hal ini sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 3 April 2017 nomor: 471.13/383/dukcapil.ses perihal mekanisme distribusi blangko KTP elektronik dan mekanisme pencetakan sudah disampaikan melalui UPTD Dukcapil kecamatan, Desa/Kelurahan. “tambahnya.


  • -

Dirjen Dukcapil Kemendagri Sosialisasi Kelembagaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Ponorogo

mouSosialisasi Kelembagaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang dihadiri sekitar 300 orang diikuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jawa Timur serta SKPD/Instansi Terkait di 7 Kabupaten/Kota” sebagai narasumber yaitu Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. DR. Zudan Arif Fakrullah, SH.MH yang dilaksanakan di Gedung Sasana Praja Kabupaten Ponorogo .

Hadir dalam kegiatan tersebut  antara lain Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Prof. DR. Zudan Arif Fakrullah, SH.MM, Bupati Ponorogo Drs H. Ipong Muchlissoni, Wakil Bupati Ponorogo Drs H Soedjarno, MM, Dandim 0802/Ponorogo diwakili Pasi Pers Kapten Cku Iskandar, Wakapolres Ponorogo Kompol Saswito, SH., Kajari Ponorogo diwakili Kasi Intelijen Iwan Winarso, SH.MHum, Perwakilan Kedinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Pejabat SKPD Kab Ponorogo, Camat se Kab Ponorogo,  Kepala UPT Dukcapil se Kecamatan Kab. Ponorogo, Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo Drs Sulthon, MM,  Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo, Perwakilan Anggota KPU Kab. Ponorogo dan Perwakilan Dinas Kesehatan Kab Ponorogo.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo Ir. Endang Retno Wulandari, MM dalam sambutannya mengatakan, Sesuai amanat Undang Undang Administrasi Kependudukan No 23 Tahun 2006 dan Undang undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU no 23 Tahun 2006 bahwa masih adanya perbedaan Adsministrasi Kependudukan antara aparat Pemerintah Daerah dengan pusat sehingga dapat menghambat kepengurusan dokumen kependudukan yang diharapkan bisa secara cepat, akurat, lengkap, dan muhtakhir. Maka dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan ada kesepakatan dan kesepahaman dalam memberikan Dokumen kependudukan.

Selesai sambutan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dilaksanakan Penandatanganan MOU Bupati Ponorogo dengan Unmuh Ponorogo dan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Bupati Ponorogo Drs. H. Ipong Muchlissoni yang berkesempatan membuka acara sosialisasi tersebut mengatakan, bahwa Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang menjadikan Kabupaten Ponorogo menjadi penyelenggara dalam pembahasan tentang adsministrasi dan dokumen kependudukan sehingga membuat motifasi kami untuk bekerja lebih baik lagi supaya pelayanan dokumen kependudukan kemasyaraIMG_4231kat lebih baik dan meningkat. Dengan adanya MOU antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Kantor Kementerian Agama Ponorogo ini sebagai salah satu point dalam membantu kinerja Pemerintah untuk pelaksanaan pelayanan Dokumen Kependudukan dan pemanfaatan data yang di butuhkan oleh masyarakat Ponorogo

“Kami sampaikan kepada Bapak Dirjen, bahwa Kabupaten Ponorogo juga telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk cek golongan darah secara gratis bagi anak sekolah. Hal ini sangatlah penting karena saat ini 90% penduduk Ponorogo masih adanya elemen golongan darah yang tidak terisi, ” terangnya kepada Dirjend Dukcapil Kemendagri.

Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Adsministrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil yang di sampaikan oleh Prof. DR. Zudan Arif Fakrullah, SH.MH. menyampaikan bahwa Adsministrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertipan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil. Pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan peIMG_4266mbangunan lainnya sesuai UU No. 23/2006 Pasal 1. Dalam hal ini  Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru Adminduk antara lain Pergeseran dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif, Perubahan asas peristiwa menjadi asas domoisili, KTP el berlaku seumur hidup (Sepanjang tidak ada perubahan elemen data), Pelayanan adminduk tidak boleh di pungut biaya/gratis. Pejabat Dukcapil diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri, Data kependudukan untuk keperluan pembangunan dan pemerintah menggunakan data Kemendagri, Rekam dan cetak KTP el diluar domisili, Percepatan peningkatan cakupan Akta Kelahiran, Setiap makam memiliki buku pokok pemakaman,  Pengurusan KTPel dan Akta Kelahiran tanpa pengantar RT,RW,Kelurahan/Desa dan Kartu identitas penduduk untuk semua usia.

Sedangkan Unsur berdirinya Negara meliputi Penduduk, Wilayah, Pemerintah danPengakuan Negara lain. Adapun tugas Negara antara lain Sesuai UU dan Nawa Cita adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat dan lengkap dan gratis. Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

Beliau yang sering disapa Prof. Zudan mengatakan ” Ditingkat Nasional sudah ada 82 lembaga yang sudah menggunakan data Kependudukan namun ditingkat daerah masih banyak yang belum dimanfaatkan. Harapanya kedepan setiap peristiwa yang dialami penduduk terintegrasi dengan database kependudukan sehingga dengan pemanfaatan NIK (Nomor Induk Kependudukan) maka semua informasi penduduk dapat diketahui dan di manfaatkan oleh lembaga/Satker lainnya”   


wso shell IndoXploit shell c99 shell instagram takipçi hilesi hacklink wordpress download hacklink Google mersin escort