Category Archives: Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan

SOSIALISASI PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) dan PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2015

Pj Bupati Ponorogo Ir. Maskur, MM membuka secara resmi Sosialiasasi Penerapan Kartu Identitas Anak dan Permendagri No 14 Tahun 2015 Sebagai Narasumber Diretur Pendaftaran Penduduk Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM di Hotel Aston PCC Ponorogo (8/12/2015)

Pj Bupati Ponorogo menjelaskan bahwa basic dari peningkatan kesejahteraan penduduk saat ini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini disampaikan dihadapan peserta Sosialisasi Penerapan KIA dan Permendagri no 14 tahun 2015. Untuk itu diharapkan peserta sosialisasi dapat mengikuti dengan baik agar pembangunan database di Kabupaten Ponorogo sesuai harapan bersama yaitu NIK tunggal Nasional. Pj. Bupati Ponorogo juga berpesan bahwa saat ini di era kemajuan teknologi yang saat pesat dibutuhkan sebuah layanan yang cepat dan tepat, layanan tidak hanya berupa hasil sebuah produk akan tetapi juga sebuah informasi layanan yang cepat dan akurat yang saat ini dibutuhkan penduduk dalam kepengurusan Administrasi Kependudukan

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo Ir. Endang Retno Wulandari, MM dalam laporannya di depan peserta sosialisasi terdiri Satker di Lingkungan Pemerintah Kab Ponorogo, Kecamatan, Kepolisian, PKK Kabupaten, Kemenag, dan Dinas/Instansi lainya serta unsur teknis Dinas Dukcapil disampaikan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan didalam tertib Administrasi Kependudukan terutama kesiapan pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) serta pelaksanaan Permendagri No 14 Tahun 2015 tentang pendataan penduduk non permanen.

Diretur pendaftaran Penduduk Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM didalam acara sosialisasi ini menyampaikan bahwa Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil akan menguji penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di 50 Kabupaten/Kota pada tahun 2016 dan selanjutnya pada tahun 2017 akan diterapkan menyeluruh di semua Kabupaten/Kota di Indonesia. KIA diberlakukan bagi anak maksimal berusia 17 Tahun kurang sehari, karena terkait dengan ketentuan batas usia kepemilikan KTP yaitu 17 Tahun.

Direktur Dafduk dikesempatannya menjelaskan bahwa Sosialisasi Permendagri No 14 tahun 2015 merupakan petunjuk teknis pendataan terhadap penduduk non permanen atau penduduk yang tinggal disuatu tempat akan tetapi tidak sesuai dengan alamat domisili di KTPel. Pendataan ini dilakukan setiap 1 kali dalam satu tahun dengan sasaran terwujudnya data penduduk non peranen dari tingkat Kabupaten/Propins/Nasional serta terwujudnya tertib administrasi kependudukan dalam pendataan penduduk non permanen.


Rapat Koordinasi SIAK terpadu

Bertempat di Gedung Kirda praja ruang Bantarangin Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Ponorogo Ir. Endang Retno Wulandari, MM membuka rapat koordinasi pembangunan SIAK terpadu dalam rangka pembangunan database tunggal Nasional yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kelurahan se Kabupaten Ponorogo sebagai tindak lanjut kegiatan COKLIT tersisih mulai 22 pebruari s/d maret tahun 2015 yang lalu disampaikan bahwa hasil dari pendataan COKLIT data tersisih masih terdapat penduduk yang belum melakukan perekaman KTP el.

adapun hasil coklit data tersisih sebagai berikut :

KATEGORI SUDAH REKAM BELUM REKAM HASIL KONSOLIDASI
GANDA 32.771 4.404 31.774
ANOMALI 15.737 10.286 11.071
KATEGORI JOMPO SAKIT PARAH CACAT FISIK GANGGUAN JIWA JUMLAH TOTAL DITOLAK PUSAT KARENA BELUM PEREKAMAN
GANDA 1.577 135 160 219 10.009
ANOMALI 5.952 503 590 873
KATEGORI LUAR NEGERI LUAR KOTA MENINGGAL FIKTIF JUMLAH TOTAL
GANDA 4.009 6.510 3.065 3.298 54.938
ANOMALI 7.856 21.569 13.698 11.696

Beliau menyampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan pemanggilan ulang bagi penduduk yang belum melakukan perekaman KTP el dengan klasifikasi sebagai berikut.

  1. Perekaman KTP el penduduk sesuai undangan dilakukan UPT dinas Dukcapil di Kecamatan masing masing penduduk.
  2. Bagi penduduk yang tidak bisa hadir dikarenakan suatu sebab maka salah satu anggota keluarga melaporkan ke UPT dinas Dukcapil di Kecamatan
  3. Bagi penduduk jompo, sakit parah, gangguan jiwa, akan dilakukan perekaman monile/keliling oleh dengan jadwal yang telah disepakati
  4. Desa/Kelurahan memverifikasi data penduduk dan mengirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diverifikasi ulang dan penentuan jadwal perekaman KTP el penduduk.

Kegiatan iini akan dilaksanakan di seluruh Kecamatan dibutuhkan peran aktif dari aparat di Desa/Kelurahan dan semua lapisan masyarakat agar terlaksananya database penduduk tunggal nasional.