Category Archives: Sekretariat

NGOBAR bersama Warga Bangunrejo Sampung

Masih adanya penduduk yang belum perekaman dan untuk meningkatkan cakupan  Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 s/d 18 Tahun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo menyelenggarakan NGOBAR “NGOBROL BARENG” bersama masyarakat Desa bangunrejo, Sampung yang dilaksanakan di Balai Desa Bangunrejo Kecamatan Sampung. (14/08/2017)

Hal ini diungkapkan Kadin Dukcapil Ir. Endang Retno Wulandari. MM ” Dukcapil Ponorogo ingin lebih dekat dengan masyarakat dalam memberikan informasi kemajuan terkait layanan Administrasi Kependudukan dan ingin mendengar langsung apa yang menjadi permasalahan penduduk dalam kepengurusan Administrasi Kependudukan”. Sosialisasi Administrasi Kependudukan di tahun tahun sebelumnya dilakukan melalui Kecamatan dengan peserta Aparat Desa akan tetapi kali ini Dukcapil mengundang tokoh masyarakat langsung, RT, BPD, PKK, Kepala Desa dan jajarannya tambahnya. Untuk Desa Bangunrejo diketahui bahwa masih ada penduduk yang belum Perekaman KTPel  165  ORANG dan 181 Anak belum punya Akta kelahiran.

Beliau menambahkan bahwa Pelaksanaan Ngobar “Ngobrol Bareng” di Desa Bangunrejo Kecamatan Sampung menjadi awal dari kegiatan dan nantinya ditargetkan secara bertahap ke Desa/Kelurahan se Kabupaten Ponorogo.

 

 


Penguatan Regristrasi Adminduk, Dukcapil Gandeng Mahasiswa KPM IAIN Ponorogo

Masih adanya penduduk Ponorogo yang belum melakukan Perekaman KTPel dan untuk meningkatkan cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 s/d 18 tahun, Dukcapil Ponorogo bekerjasama dengan IAIN Ponorogo dengan memaksimalkan mahasiswa KPM untuk di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sampung dan Kecamatan Badegan.

Menurut Ir. Endang Retno Wulandari.MM disela pembekalan kuliah umum yang diselenggarakan pada tanggal 5 s/d 7 Juli 2017 adalah bertujuan membangun kader–kader muda di bidang kependudukan yang mampu membantu percepatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan serta mahasiswa memperoleh pengetahuan, pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatan dalam masyarakat secara langsung untuk merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan, khususnya terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Diketahui sampai dengan Juni 2017 bahwa data penduduk di Kecamatan sampung diketahui dari wajib KTP sebanyak 32.388 sudah perekaman 30.814 dan belum perekaman 1.574 dan untuk anak usia 0 s/d 18 tahun jumlah anak 8.297 sudah berAkta 6.587  belum berAkta 1.710. Sedangakan untuk kecamatan Badegan diketahui dari wajib KTP sebanyak 26.932 sudah perekaman 25.302 dan belum perekaman 1.090 dan untuk anak usia 0 s/d 18 tahun jumlah anak 7.376 sudah berAkta 5.986 belum berAkta 1.390.

Dalam pembekalan kuliah tersebut juga disampaikan bahwa tugas mahasiwa adalah selain menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan Perekaman KTPel dan Kepengurusan Akta Kelahiran juga Mendorong dan meningkatkan kesadaran penduduk untuk tertib dalam kepengurusan Administrasi Kependudukan dengan Update Kartu Keluarga.

Pembekalan khusus terkait persyaratan dan mekanisme dalam proses kepengurusan Dokumen Kependudukan untuk mahasiswa KPM dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2017 dengan menghadirkan 19 narasumber dan juga berfungsi sebagai pendamping dalam pelaksanaan KPM nanti yang terdiri dari staf dukcapil meliputi Kepala Bidang, Kasi, Kepala UPT Dukcapil. staf khusus tambahnya

Pelaksanaan KPM Mahasiwa IAIN Ponorogo sendiripun akan dimulai pada 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 dan diakhiri penyerahan dokumen kependudukan dan laporan evaluasi penilaian.


Pelayanan Dinas Dukcapil Ponorogo membeludak setelah lebaran

Akibat libur panjang selama lebaran, Dukcapil Ponorogo setiap hari mulai pagi hingga siang diserbu oleh ratusan warga yang akan mengurus Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Pindah dan perekaman KTP el

Ratusan warga yang datang dari berbagai kecamatan di Ponorogo ini harus rela berjubel di loket antrean, agar segera dilayani petugas Dukcapil. Bahkan antrean membludak sampai memenuhi ruangan kantor Dukcapil Ponorogo.

Menurut Kepala Dukcapil Ponorogo Ir. ENDANG RETNO WULANDARI.MM pasca liburan panjang lebaran kantor Dukcapil Ponorogo telah terjadi lonjakan pengurusan dokumen kependudukan, terutama perekaman KTPel, pindah tempat, perubahan data kependudukan, dan pengurusan Kartu Keluarga hingga dua kali lipat dari biasanya yang dalam sehari hanya melayani 300 pengurusan . Hal ini dikarenakan kesadaran penduduk yang sudah mulai tertib untuk mengurus dokumen kependudukan, serta anak-anak sekolah yang masih libur.

“Untuk kesediaan blangko KTP el saat ini memang masih diprioritaskan bagi penduduk yang belum pernah memiliki KTP el (status perekaman Print Ready Record). Hal ini sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 3 April 2017 nomor: 471.13/383/dukcapil.ses perihal mekanisme distribusi blangko KTP elektronik dan mekanisme pencetakan sudah disampaikan melalui UPTD Dukcapil kecamatan, Desa/Kelurahan. “tambahnya.


PEMKAB PONOROGO USUNG DUKCAPIL KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengusung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemnPAN-RB). Kompetisi ini di mulai Pendaftaran tanggal 1 November 2016 hingga 1o Maret 2017 dengan menyampaikan proposal inovasi pelayanan publik secara online melalui sinovik.menpan.go.id.

Ir.Endang Retno Wulandari.MM mengungkapkan ” Dalam kompetisi sinovik ini Dukcapil akan mengetemakan proposal “GENDUK CEMPLUK PONOROGO” Gerakan Kependudukan yang Lebih cepat, mudah, lengkap dan akurat”. Sebelumnya Dukcapil telah mengikuti kompetisi yang sama terkait inovasi pelayanan publik tingkat Jawa Timur melalui Biro Organisasi akan tetapi hanya masuk nominasi saja.

2 Nominasi yang didapat pada saat kompetisi di Jawa Timur dengan tema, “YAMAHA MAS” layanan yang membagahagiakan masyarakat. dan Pemuhtakhiran Data Kependudukan tambah beliau yang disapa Bu Retno.

Proposal “GENDUK CEMPLUK PONOROGO” Gerakan Kependudukan yang Lebih cepat, mudah, lengkap dan akurat diusung berdasar atas pengamatan dan analisis permasalahan, bahwa data yang tidak sama dan data yang tidak akurat pada dokumen yang dipunyai oleh penduduk menjadi penyebab utama terhadap apa yang dirasakan penduduk saat sekarang. maka perlu dibangun tata kelola administrasi pelayanan kependudukan yang lebih professional dalam pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi peraturan perundangan, sehingga mampu mendorong partisipasi penduduk dan seluruh pemangku kepentingan tambahnya

Rencananya pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 akan dilangsungkan pada bulan Juli 2017.


Mendagri Tandatangani MoU Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Kepala BIN

Category : Sekretariat

Dalam rangka pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam lingkup tugas Badan Intelijen Negara (BIN), Mendagri Tjahjo Kumolo menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala BIN Sutiyoso. Penandatanganan MoU yang dihadiri Pimpinan Tinggi kedua lembaga tersebut berlangsung di Kantor BIN, Jakarta Selatan, Rabu (27/07/2016).

Berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Data tersebut antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan bahwa Database Kependudukan Nasional di Kemendagri sudah terjamin akurasinya. Proses akurasi data tersebut di antaranya melalui verifikasi dan sinkronisasi dengan hasil perekaman sidik jari dan iris mata. Selain itu, Mendagri mendorong semua instansi/lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Termasuk MoU dengan BIN untuk menjalankan tugas-tugas negara khususnya dalam mendeteksi dan mencegah ancaman terorisme”, tegas Mendagri.

Mendagri juga menyampaikan bahwa saat ini Kemendagri sedang mempersiapkan Permendagri tentang Penerapan KTP bagi petugas rahasia khusus/intelijen. “Agar aparat khusus ini dapat menjalankan tugasnya dengan tertib, aman dan lancar”, lanjut Mendagri.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. dalam laporannya mengungkapkan bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna saat ini sudah mulai meluas.

Pemanfaatan tersebut di antaranya pembuatan/perpanjangan SIM oleh Kepolisian, identifikasi korban bencana oleh Basarnas, atau identifikasi pelaku teror oleh BNPT. Menurutnya, dengan database kependudukan, proses identifikasi bisa dilakukan setidaknya melalui 3 cara, yakni sidik jari, iris mata, dan NIK.

Kepala BIN Sutiyoso mengapresiasi Kemendagri karena mampu menyediakan database kependudukan yang valid, aktif dan terintegrasi. Database tersebut menurutnya sangat berguna bagi BIN dalam menjalankan tugas intelijen di dalam maupun luar negeri. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan jajarannya atas kepercayaan yang diberikan kepada BIN untuk memanfaatkan data kependudukan”, ungkap Sutiyoso.

BIN adalah lembaga ke-22 yang telah menandatangani MoU pemanfaatan data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil. Selain melalui MoU, pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el oleh lembaga pengguna juga dapat dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS). Sampai saat ini, terdapat 82 lembaga/instansi yang sudah menandatangani PKS.

Sumber : Ditjen dukcapil kemendagri