Sel. Nov 12th, 2019

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. aloon – alon utara No. 8 ponorogo

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

AKTA KELAHIRAN

UU No. 24 tahun 2013 Pasal 32 ayat (1) dan Perpres No.96 tahun 2018 permendagri No. 9 Tentang Percepatan Akta kelahiran
“Pelapor kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta kelahiran di laksanakan setelah mendapatkan keputusan kelapa instansi pelaksana setempat”
Dengan demikian penerbitan tersebut yang semula penerbitan memerlukan Penetapan Pengadilan negeri, diubah cukup dengan keputusan Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota

UU No.24 tahun 2013 Pasal 102 (b)

Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”. Harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili.

Persyaratan pembuatan akta kelahiran WNI

  1. Mengisi formulir permohonan surat keterangan kelahiran F2.01
  2. Surat kelahiran dari bidan / rumah sakit / rumah bersalin dan atau SPTJM kebenaran data kelahiran
  3. Fotocopy buku nikah / perceraian legalisir dan atau SPTJM pasangan suami istri
  4. Menunjukkan KTP- el pemohon/ wali/ orangtua/ pasport bagi WNI bukan penduduk dan orang asing
  5. Fotocopy kartu keluarga

Persyaratan pembuatan pelaporan kelahiran luar negeri

  1. Kartu keluarga asli dan fotocopy
  2. Fotocopy akta kelahiran dari negara setempat
  3. Terjemahan akta kelahiran luar negeri dari penerjemah tersumpah
  4. Fotocopy surat keterangan kelahiran dari negara setempat
  5. Fotocopy akta perkawinan/akta nikah (legalisir)
  6. Fotocopy pasport orangtua
  7. Fotocopy pasport anak/SPLP (surat perjalanan laksana Paspor)
  8. Fotocopy ID card/ identitas kependudukan untuk orang tua WNA
  9. Pemohon menunjukkan KTP –el

AKTA PERKAWINAN

UU No.23 tahun 2006 pasal 34 ayat (1) dan (2)
Dan perpres No. 96 tahun 2018
“perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oelh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.”
UU No.24 tahun 2013 Pasal 102 (b)
Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”. Harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili.

Persyaratan pencatatan akta perkawinan

  1. Surat keterangan untuk Nikah (Model N1)
  2. Surat keterangan asal – usul (Model N2)
  3. Surat persetujuan Mempelai (Model N3)
  4. Surat Keterangan tentang orang tua (Model N4)
  5. Fotocopy Akte Kelahiran suami dan istri (Legalisir)
  6. Pas foto berdampingan 4 X 6 , berwarna 6 lembar
  7. Fotocopy Legalisasi Akta Kematian (bagi yang pernah kawin dan salah satunya meninggal)
  8. Surat persetujuan/ijin kawin dari orang tua, bagi yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun
  9. Surat ijin/dispensasi nikah dari pengadilan negeri, bagi yang belum berumur 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan/atau 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki
  10. Fotocopy KTP-el saksi 2 orang
  11. Fotocopy Kartu Keluarga suami dan istri
  12. surat keterangan untuk nikah dari Instansi Pelaksana tempat domisili
  13. Akta kelahiran anak yang disahkan, apabila ada pengesahan anak
  14. Perjanjian Perkawinan jika ada
  15. Akta Perceraian (bagi yang pernah menikah)
  16. Bagi suami dan/atau isteri anggota TNI/POLRI, ASN/PNS melampirkan Ijin Kawin dari Komandan..
  17. Surat Pemberkatan Nikah/keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan
  18. Bagi Suami/Istri W N A :

a. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas/tetap
b. Dokumen Perjalanan
c. Surat ijin dari Kedutaan Besar / Konsulat Jenderal

Persyaratan pelaporan perkawinan dari Luar Negeri

Bagi warga negara indonesia :

  1. Fotocopy akta perkawinan dari negara setempat
  2. Terjemahan akta perkawinan luar negeri dari penerjemah tersumpah
  3. Fotocopy surat keterangan perkawinan dari KBRI/ konsulat Jendral
  4. Fotocopy pasport
  5. Fotocopy akta kelahiran kartu keluarga asli dan fotocopy
  6. Kartu tanda penduduk elektronik asli
  7. Pas photoberdampingan ukuran 4×6 berwarna (3 lembar)

Bagi warga negara asing :

  1. Fotocopy pasport
  2. Fotocopy Visa
  3. ID card / Identitas kependudukan

AKTA PERCERAIAN

UU No.23 Tahun 2006 Pasal 40 dan perpres No.96 tahun 2018
“(1) perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
UU No.24 tahun 2013 Pasal 102 (b)
Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”. Harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili”.

Persyaratan pencatatan akta perceraian

  1. Salinan putusan pengadilan negeri
  2. Surat keterangan bahwa perkara sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (INKRA) dari panitera pengadilan negeri.
  3. Kutipan akta perkawinan
  4. Foto kpi Kk pemohon
  5. Pas photo berwarna ukuran 3×4 4 lembar.

AKTA KEMATIAN

UU no.24 tahun 2013 Pasal 44 ayat (1) dan perpres No.96 tahun 2018
“(1) Setiap kematian wajib di laporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh0 hari sejak tanggal kematian”.
“(2) Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain dan kecamatan atau nama lain”.

Persyaratan pencatatan akta kematian

  1. Surat keterangan kematian dari dokter atau rumah sakit (para medis)
  2. Surat keterangan kematian dari lurah setempat
  3. Surat keterangan akta nikah /akta perkawinan
  4. Fotocopy KK dan KTP-el yang meninggal dunia
  5. Fotocopy surat kewarganegaraan/ ganti nama yg meninggal dunia
  6. Fotocopy KTP – el pelapor yang masih berlaku
  7. Pelaporan dilaksanakan oleh ketua rukun tangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk.

Syarat pelaporan kematian WNI di luar negeri

  1. Kartu Keluarga asli dan fotocopy
  2. Fotocopy akta kematian dari negara setempat
  3. Terjemahan akta kematian luar negeri dari penerjemah tersumpah
  4. Fotocopy surat keterangan kematian kari KBRI/ Konsulat Jendral dari negara setempat
  5. Fotocopy akta perkawinan/akta nikah (legalisir)(jika penduduk berstatus KAWIN)
  6. Fotocopy pasport penduduk yang meninggal dunia
  7. KTP – el (jika penduduk berstatus menikah)

AKTA PENGAKUAN ANAK

UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 49 ayat (2) Perpes No. 96 Tahun 2018
“Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.”
UU No.24 tahun 2013 Pasal 102 (b)
Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”. Harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili”.

PERSAYARATAN PENCATATAN AKTA PENGAKUAN ANAK

  1. Kutipan Akta Kelahiran Anak Asli
  2. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
  3. Penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing
  4. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  5. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran anak
  6. Fotocopy kartu keluarga Ayah atau Ibu
  7. Fotocopy KTP-el pemohon
  8. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing
  9. Fotocopy KTP-el 2 Orang saksi
  10. Orang Tua dan 2 Orang saksi hadir pada saat pelaporan

PENGANGKATAN ANAK

UU NO.23 TAHUN 200 PASAL 47 AYAT(1) DAN Perpres No. 96 Tahun 2018
“pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapa pengadilan ditempat tinggal pemohon.”

PERSYARATAN PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

  1. Salinan Penetapan Pengadilan
  2. Kutipan Akta Kelahiran Anak Asli
  3. Kertu Keluarga Orang Tua Angkat
  4. FotoCopy Kutipan Akta Kelahira Anak
  5. FotoCopy Kartu Keluarga Angkat
  6. FotoCopy KTP-el Pemohon
  7. Dokumen Perjalanan Bagi Orang Tua Orang Asing