“back to school” Dukcapil tuntaskan perekaman KTPel

  • -

“back to school” Dukcapil tuntaskan perekaman KTPel

Masih adanya anak sekolah umur 17 Tahun belum melakukan perekaman KTPel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo gandeng sekolah sekolah untuk melaksanakan perekaman  jemput bola.

Bertempat di Aula SMAN 02 Ponorogo (16/11/2017), diadakannya sosialisasi perekaman KTPel bagi pemula dengan mengundang Kepala Sekolah SMA/SMK/MA se Kabupaten Ponorogo

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo Ir. Endang Retno Wulandari.MM menyampaikan bahwa perekaman KTPel wajib bagi penduduk yang berusia berumur 17  tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Dari Data penduduk bahwa umur 17 tahun sebanyak 14.419 jiwa belum melakukan perekaman KTPel. Hal ini mendorong kami untuk melakukan perekaman jemput bola ke sekolah sekolah.

“Teknisnya adalah sekolah mengirimkan daftar siswa baik yang sudah berusia 17 Tahun atau belum kemudian dilakukannya verifikasi data  siswa didik untuk dilakukan pemisahan bagi siswa yang sudah perekaman KTPel ataupun yang belum, lalu dilakukan penjadwalan perekaman KTPel ke sekolah. Data tersebut akan dijadikan dasar untuk perekaman di tahun berikutnya” tambahnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut juga dilakukan perekaman KTPel mobile bagi anak didik SMAN 2 Ponorogo sekaligus penerbitan Surat Keterangan sudah perekaman KTPel.

 


  • -

Penguatan Regristrasi dan Percepatan Kepemilikan Dokumen dalam mendukung program Kampung KB

Sejak dicanangkan program 21 Kampung KB 2017 bertempat di desa Nongkodono, Kauman, Ponorogo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo juga ingin mensukseskan dalam program tersebut.

Bertempat di Hotel Amaris Ponorogo (15/11/2017) dalam kegiatan sosialisasi Penguatan Regristrasi Administrasi Kependudukan yang dibuka secara umum oleh Wakil Bupati Ponorogo Dr Drs H. Sudjarno, MM

Bahwa penerapan KB di Ponorogo ini termasuk berhasil, dibuktikan dengan persentase perkembangan penduduk yang masih rendah dibandingkan dengan lainnya. Dari 900 ribu jumlah penduduk Jawa Timur, Ponorogo hanya menyumbangkan 0.18% saja. Itu artinya hanya sekitar 10 ribu kelahiran bayi di Ponorogo per tahunnya. Wakil bupati Ponorogo Dr Drs H. Sudjarno, MM didalam sambutannya menyampaikan bahwa keberhasilan kampung KB juga perlu adanya Sinergitas antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dengan DPPKB untuk kelengkapan dokumen penduduk. Kelengkapan itu meliputi Kartu Keluarga, KTPel, Akta Kelahiran dan Dokumen lainnya.

Ir. Endang Retno Wulandari.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo disela-sela sosialisasi menyampaikan bahwa dengan adanya pertemuan ini agar sama pemahaman dan kesamaan pentingnya dokumen kependudukan yang lengkap dan muhtakhir.

“Saat ini masih adanya perbedaan data antara Dukcapil dengan petugas PLKB. Dukcapil sudah mempunyai datawherehouse by name by address yang dapat dimanfaatkan oleh petugas PLKB yang nantinya dapat diikat dengan sebuah Perjanjian Kerjasama”

Dalam pertemuan sosialisasi tersebut di hadiri oleh peserta yaitu DPPKB, petugas PLKB, Bidan dan perwakilan PKK

 


  • -

Pertanyaan yang Sering Muncul Terkait Registrasi Kartu Prabayar

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai memberlakukan kewajiban registrasi bagi pelanggan kartu prabayar semua operator seluler, baik pelanggan baru atau yang sudah menggunakan kartu lama.

Operator seluler diberi hak akses terhadap data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk memberi kejelasan kepada masyarakat terkait registrasi tersebut, berikut beberapa pertanyaan yang sering muncul beserta jawabannya.

Apa dasar hukumnya?

Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data kependudukan yang digunakan  untuk  semua  keperluan  adalah  data kependudukan dari  Kementerian  Dalam Negeri.

Data kependudukan tersebut antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan  hukum  dan  pencegahan kriminal.

Secara teknis, pengaturan registrasi kartu prabayar diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Bagaimana caranya?

Registrasi bisa dilakukan sendiri dengan mengirim SMS ke nomor 4444. Formatnya registrasi baru pelanggan Telkomsel caranya ketik REG<spasi>NIK#Nomor KK#, sedang pelanggan lama formatnya ULANG<spasi>NIK#Nomor KK#.

Ada sedikit perbedaan masing-masing operator seluler terkait format ini. Silakan kunjungi website resmi operator masing-masing.

Registrasi juga bisa dilakukan secara online melalui website atau mendatangi gerai resmi operator seluler.

Apa manfaat dan tujuannya?

Sebagai upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan, terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen melindungi konsumen dan untuk kepentingan nasional menuju single identity number (SIN).

Kapan waktunya? 

Registrasi prabayar mulai berlaku 31 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018.

Apa sanksinya jika tidak registrasi?

Pelanggan lama nomornya akan diblokir secara bertahap, sementara untuk kartu prabayar baru nomornya tidak akan bisa digunakan (tidak aktif).

Jika belum punya KTP-el bagaimana?

Registrasi kartu prabayar hanya memerlukan NIK dan nomor KK. Jika tidak atau belum memiliki KTP-el maka bisa menggunakan NIK dan nomor KK yang tertera di KK, karena setiap orang sejak lahir sudah memiliki nomor NIK.

Apakah data pelanggan aman?

Setiap lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan harus melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, termasuk operator seluler. Dalam perjanjian kerjasama sudah diatur ruang lingkup kerjasama serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama terkait jaminan keamanan dan kerahasiaan data penduduk.

Apakah registrasi pakai nama ibu kandung?

Nama ibu kandung tidak disertakan saat registrasi kartu prabayar, karena nama ibu kandung merupakan salah satu data rahasia penduduk. Registrasi hanya mensinkronkan antara NIK dan nomor KK.

Kenapa harus kirim SMS ke nomor 4444?

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menetapkan nomor 4444 sebagai nomor khusus untuk semua operator.

Demikian semoga bermanfaat.

 

SUMBER :Dukcapil Kemendagri


  • -

Dukcapil buka layanan cetak KTPel “teko langsung cetak”

Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. ponorogo telah memulai pencetakan KTPel bagi penduduk yang hilang/rusak dan penggantian suket (Surat Keterangan) Menurut Ir. Endang Retno Wulandari, MM selaku Kadin Dukcapil Kab. Ponorogo bahwa proses pencetakan KTPel saat ini adalah tindak lanjut dari surat Edaran Ditjen Dukcapil Kemendagri nomor 471.13/11659/Dukcapil tanggal 26 September 2017 tentang Pencetakan KTPel yang sebelumnya hanya di prioritaskan untuk PRR (Print Ready Record) dan belum pernah melakukan pencetakan KTPel tetapi dengan adanya Surat Edaran tersebut penduduk dapat melakukan pencetakan dengan memperhatikan beberapa hal :

  1. Pelayanan cetak KTPel untuk pemula, perubahan data, penduduk datang dan KTPel rusak ataupun hilang.
  2. Untuk KTPel yang habis masa waktu tetap berlaku seumur hidup, tidak dapat dicetak perpanjangan, dan masih tetap berlaku.
  3. KTPel yg merubah karena pemekaran RT RW untuk sementara belum dapat dilayani.

Sistem Pencetakan KTPel penduduk dapat melakukan dengan 2 cara :

  1. Dengan TLC “Teko Langsung Cetak” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ponorogo jalan Aloon-aloon Utara Nomor 08 Ponorogo
  2. Melalui UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan sesuai domisili penduduk.

Bu Retno disapa begitu menambahkan “bagi penduduk yang tidak dapat pencetakan KTPel hal ini dikarenakan NIK atau data penduduk  masih dalam proses penunggalan di server Ditjen Dukcapil Kemendagri. Untuk itu silakan meninggalkan nomor handphone ke petugas kami atau sms/hotline atau sosmed media kami agar nantinya ketika status sudah siap, Dukcapil Ponorogo yang akan menghubungi penduduk”.

 

TATACARA DAN MEKANISME : DOWNLOAD


  • -

Kab. Ponorogo dapat Penghargaan Percepatan Pemberian Akta Kelahiran Anak dari Kementerian PPPA

Peringati Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Ponorogo terima penghargaan yaitu sebagai Kota/Kabupaten dalam Percepatan Akta Kelahiran Tingkat Pratama. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise dalam acara Penganugerahan Kota Layak Anak se-Indonesia di SKA Co Ex, Pekanbaru-Riau Sabtu (22/7) malam.

 Dalam kesempatan ini Kab Ponorogo menerima penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (PPPA), Yohanna kategori percepatan pemberian cakupan kepemilikan Akta kelahiran anak tingkat pratama diterima langsung oleh Bupati ponorogo Drs. H. Ipong Muchlissoni diwakili oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ir. Endang Retno Wulandari, MM dan didampingi Dhevit Yuniarko, SE Kasi Perkawinan, Perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan

Menteri Yohana dalam sambutannya mengatakan ada 10 Gubernur, 126 Bupati dan Walikota dari 23 Provinsi dan 126 Kabupaten/Kota di Indonesia yang diberikan penghargaan karena telah mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak serta penghargaan pada kader yang berprestasi dalam menyuarakan hak anak.
“Pemberian penghargaan dan penganugerahan yang dilakukan ini merupakan bentuk kepedulian dan apresiasi kami atas segala jerih payah para Bupati dan Walikota dan para penerima penghargaan lainnya dalam upaya memenuhi amanat konstitusi, yakni upaya pemenuhan hak anak. Sejak pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, negara berkewajiban memenuhi semua hak anak, melindungi anak, dan menghargai pandangan anak sebagaimana tercantum dalam konvensi tersebut,” ujar Menteri Yohana.

Menurut Ir. Endang Retno Wulandari.MM penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan keseriusan tim dalam menjalankan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Anak usia 0 s/d 18 Tahun yang saat ini sudah mencapai 85%. Selain itu, penghargaan ini juga merupakan kebanggaan bagi Kab Ponorogo yang bisa menjadi momen untuk terus mencapai yang lebih baik lagi khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lengkap, akurat dan mutakhir. Keberhasilan ini juga tak lepas dari berbagai Dinas/Instansi/Lembaga lain yang ikut membantu dalam mensukseskan program dan kegiatan terkait kepemilikan Akta Kelahiran anak tambahnya.